Pangan Indonesia Terancam Gara-gara Amerika Kekeringan

Berita Terkait

• 746 Desa di NTT Berisiko Rawan Pangan Tinggi

[YOGYAKARTA] Dosen UPN Veteran Yogyakarta, Budyastuti Pringgohandoko mengatakan, ketergantungan Indonesia pada gandum impor Amerika, kini menuai dampak yang sangat buruk. Saat terjadi kekeringan di Amerika, lonjakan harga pun terjadi, dan langsung mengancam stabilitas pangan Indonesia.
Dikatakan, impor gandum mencapai 7,4 juta ton pada tahun 2010-2011 dan naik kembali menjadi 7,8 juta ton pada tahun 2011-2012. “Kondisi di Amerika berpotensi menimbulkan gejolak pangan di Indonesia,” katanya dalam ujian terbuka program doktor Fakultas Pertanian UGM, Senin (26/8).

Budyastuti Pringgohandoko mengatakan, potensi produksi gandum lokal belum mendapat perhatian. “Selama ini, kebutuhan tepung terigu di Indonesia dipenuhi dari impor, yang cenderung meningkat pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Apalagi, globalisasi pangan dunia dan kenyataan bahwa di Indonesia belum memproduksi gandum secara komersial dan untuk program deversifikasi pangan, akan memperparah kondisi ini. Jika Indonesia tidak dapat mengatasi hal ini, maka akan berdampak serius pada inflasi dan gizi masyarakat Indonesia,” papar Budyastuti Pringgohandoko.


Kondisi tersebut, kata Budyastuti, menyebabkan laju permintaan gandum sulit untuk diikuti karena keterbatasan penyediaan devisa. “Untuk menghindari kerawanan akibat pembatasan impor gandum maka perlu dipikirkan untuk dapat memproduksi gandum secara lokal. Pemerintah harus melihatnya sebagai peluang untuk bisa memproduksi gandum sendiri dan serius membangun kemandirian pangan,” katanya.
Program untuk keberhasilan penanaman gandum di Indonesia yang beriklim tropis, dengan hasil dan kualitas yang baik, salah satunya adalah melalui mutasi.
Penggunaan dosis iradiasi yang rendah cukup mampu menimbulkan efek genetik yang lebih besar dan lebih baik hasilnya daripada memilih dosis iradiasi yang lebih tinggi tetapi banyak menimbulkan kerusakan fisik. [152]

PERDESAAN SEHAT
(Peraturan Menteri PDT No. 1 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat)

“Upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Dalam Kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan Dan MDGs Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10)”.



Pembangunan Perdesaan Sehat merupakan suatu kebijakan bagi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan pada tahun 2014 dan MDGs pada tahun 2015 di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10). Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diharapkan akan menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) beserta 13 (tiga belas) Kementerian dan Lembaga pemegang amanah Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 dalam pembangunan Prioritas Nasional 10 berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2008, Tentang Kementerian Negara. 


Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada penajaman pilihan prioritas intervensi pembangunan bagi penjaminan ketersediaan dan berfungsinya lima faktor dasar kualitas kesehatan yaitu: Dokter Puskesmas bagi setiap puskesmas; Bidan Desa bagi setiap desa; Air Bersih dan Sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta Gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui dan Balita di seluruh perdesaan di daerah tertinggal. Lima fokus intervensi Pembangunan Perdesaan Sehat tersebut selanjutnya disebut dengan “Lima Pilar Perdesaan Sehat“. 

Upaya mewujudkan Lima Pilar Perdesaan Sehat dilaksanakan melalui kegiatan percepatan pembangunan sumber daya kesehatan terutama infrastruktur dan kapasitas lembaga kesehatan daerah tertinggal berbasis perdesaan. Sumber daya pembangunan yang dibutuhkan diharapkan dari komitmen dan rencana aksi “keberpihakan” seluruh pemangku kepentingan pembangunan Prioritas Nasional 10 dalam pencapaian misi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan komitmen dan rencana aksi “keberpihakan” seluruh pemangku kepentingan pembangunan Perdesaan Sehat tersebut dibentuk “Instrumen Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perdesaan Sehat” yang selanjutnya disebut dengan “Perdesaan Sehat”. 


Sasaran prioritas lokasi Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten Daerah Tertinggal yang memiliki nilai IPM kurang dari 72,2 sekaligus memiliki nilai komposit Angka Harapan Hidup kurang dari 68,8 berdasarkan basis data Susenas tahun 2010. Wilayah “perdesaan” dalam kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah seluruh desa dalam wilayah kerja satu puskesmas.
Pelaksanaan Kebijakan Perdesaan Sehat telah dicanangkan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada tanggal 20 Desember 2012 oleh Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini Bersama 19 Ibu Menteri dan Wakil Menteri (Ratna Sinar Sari/Menkopolhukam, Laily Rachmawati/Mendikbud , Nies Berliantin Martowardojo/Menkeu, Santi Anisa/Menteri PDT, Nini Widjaja/Menpera, Violet Muhammad Hatta/Menristek, Niniek Setyawati/Mensekab, Nafsiah Sabri Shahdan/MenBUMN, Sri Kusumo Amdani/Kepala BPN, Tuti Hermiatin/Ka. Unit Kerja Pres & Pengendalian, Rossi Rozanna Septimurni/Staf Khusus IBN, Etty Sudiyati Sjafrie/Wamenhan, Nanik Kadariyani/Kepala BNPB, Lusie Indrawati Susantono/Wamenhub, Umi Mandayati/Wamentan, Inayati Ali Gufron/Wamenkes, Yetty Ani Setyaningsih/Wamen BUMN, Carolina Kaluku/ Indonesia Pintar, Hana Hasanah Fadel/Indonesia Peduli/Fadel Muhammad) yang tergabung dalam 

 Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang dipimpin oleh Ibu Ratna Djoko Suyanto (Ketua 2 SIKIB).
Pada tahun 2013, KPDT melalui Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan beberapa kegiatan Pembangunan Perdesaan Sehat di 84 Kabupaten sasaran prioritas pembangunan Perdesaan Sehat antara lain;
1) Melakukan kerja sama dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi dalam “kemitraan manajemen kewilayahan” pelaksanaan perdesaan sehat di 84 Kabupaten Daerah Tertinggal dalam 7 (tujuh) regional pulau Sumatera (Universitas Andalas), Jawa (Universitas Airlangga), Nusa Tenggara (Universitas Mataram), Maluku (Universitas Patimura), Kalimantan (Universitas Tanjungpura), Sulawesi (Universitas Hasanudin) dan Papua (Universitas Cendrawasih).

 2) Melakukan kerja sama bagi ketersediaan dan distribusi bidan yang berkualitas bagi daerah tertinggal bersama Akademi Kebidanan Cirebon dan Akademi Kebidanan Yogyakarta.
3) Pengiriman 420 Sukarelawan Perdesaan Sehat melalui Perguruan Tinggi mitra manajemen kewilayahan Perdesaan Sehat untuk ditempatkan di 420 Perdesaan dalam 84 Kabupaten Daerah Tertinggal sasaran prioitas Perdesaan Sehat.
4) Pengiriman 40 Bidan Desa melalui mitra kerja Perdesaan Sehat; Akbid Cirebon dan Akid Yogyakarta.
5) Bantuan Stimulan puskesmas keliling air bagi 7 (tujuh) puskesmas dalam 7 (tujuh) Kabupaten Kepulauan daerah tertinggal sasaran prioitas Perdesaan Sehat.
6) Bantuan Stimulan Peningkatan kapasitas poskesdes di 960 desa dalam 48 Kabupaten sasaran prioritas Perdesaan Sehat.
7) Bantuan stimulan bagi RS tipe D di 16 kabupaten sasaran prioitas Perdesaan Sehat.
8) Bantuan Stimulan Peningkatan kualitas asupan makanan bergizi di 28 posyandu dalam 7 (tujuh) kabupaten sasaran prioitas Perdesaan Sehat.
9) Jambore Perdesaan Sehat Di Nusa Tenggara Barat bersama seluruh pemangku kepentingan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan dan MDGs di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioitas Nasional 10).


Pada tahun 2014 KPDT merencanakan untuk melanjutkan kegiatan yang sama dengan tahun 2013, di 74 Kabupaten Sasaran lokasi prioritas Perdesaan Sehat yang berbeda dengan lokasi tahun 2013, sehingga seluruh lokasi sasaran prioritas Perdesaan Sehat sebanyak 158 Kabupaten Daerah Tertinggal mendapatkan dukungan bagi terlaksananya Pembangunan Perdesaan Sehat. Selain itu juga direncanakan penyusunan “background paper” bagi percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal bidang kualitas kesehatan dalam kerangka percepatan pemerataan pembangunan yang lebih berkeadilan bidang kesehatan pada tahun 2015-2025.
Di harapkan melalui upaya sinkronisasi dan sinergi peran masyarakat dan pemerintah pada semua level dan semua sektor dalam mewujudkan Lima Pilar Perdesaan Sehat yang terintegrasi melalui instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan “Perdesaan Sehat” oleh KPDT, akan mampu mempercepat capaian sasaran yang di amanahkan negara dalam pemenuhan hak-hak dasar kesehatan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran seluruh pemangku kepentingan tersebut sesuai dengan mandat, tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan yang terkait. 


Hanibal Hamidi
Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT.
Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis
Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
(Hanibal Hamidi)
Email; hanibal2464 Twiter; @HanibalHamidi Blog; perdesaansehat.com | Web perdesaansehat.or.id

 http://perdesaansehat.com/2013/08/page/3/