bertaruh nyawa di jalan Belakang Pasar Baru Bandung (dok. Maria Hardayanto)
Joko Widodo, si Abang yang sedang naik daun dan dicintai banyak pihak ini rupanya harus bersiap menuai gugatan. Tiga
warganya meninggal dunia setelah terperosok dan terjungkal akibat
jalanan berlubang. Kakak beradik, Purwanto (tewas) dan Novita (luka
berat) pada Selasa, 22 Januari 2013
keduanya terlindas bus bus Transjakarta di ruas Jalan Mayjen Sutoyo,
Cawang. Jakarta Timur. Sebelumnya pasangan suami istri Taufik dan Beti
meninggal dunia terlindas truk pada Kamis, 17 Januari 2013, setelah sepeda motornya terjungkal di jalanan berlubang di kawasan yang sama.
Selama ini pelaku (supir truk, supir bus) saja yang dituntut pertanggungjawaban, sedangkan pejabat terkait (menteri PU, gubernur, Kanwil PU, dan Kepala Dinas PU) aman tentram belum pernah tersentuh. Padahal sesuai UU nomor 22 tahun 2009 pasal 273
ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menyebutkan, pejabat penyelenggara jalan yang membiarkan jalan rusak
hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka atau
tewas terkena sanksi pidana. Jika korbannya tewas, ancamannya 5 tahun
penjara dan jika luka berat satu tahun penjara.
“Gubernur Jakarta Jokowi harus segera memperbaiki dan memberi tanda pada jalan-jalan yang rusak. Jika tidak, Jokowi
dan anak buahnya bisa terkena pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun
penjara,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane
kepada merdeka.com, Rabu (23/1).
Acara
dengan rating tinggi seperti Kick Andy pernah mengundang beberapa
korban akibat buruknya layanan publik. Tapi rupanya acara lewat begitu
saja, tak membuat satu pihakpun bergeming. Seolah warga dianggap
mengalami ‘apes’ ketka tewas atau cacat tubuh akibat kelalaian
pemerintah menyediakan sarana dan prasarana.
Di Jawa Barat
khususnya Bandung, jalan berlubang/rusak mengakibatkan 3 orang
meninggal dunia salah satunya Neli Solehasti (19) yang mengendarai
sepeda motor dan terperosok lubang di jalan Peta, Bandung. Akibatnya
Neli jatuh dengan sepeda motor mengenai lehernya.
Kejadian ini mendorong Himpunan
Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat melaporkan Gubernur Jabar
Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Dada Rosada ke lembaga pengaduan
layanan publik, Ombudsman. Dua kepala pemerintah daerah itu dinilai tidak mampu mengatasi kelemahan layanan publik.
jl Anggrek Bandung, sebulan sebelumnya jalan ini masih mulus (dok Maria Hardayanto)
Kasus
yang berturut-turut terjadi di kota metropolitan Jakarta dan Bandung
sebetulnya hanya segelintir kasus dari jutaan kasus buruknya layanan
publik yang terjadi di seluruh kota di Indonesia. Umumnya warga hanya
ikhlas menerima nasib, karena regulasi UU Lalu Lintas dan Jalan raya
tidak pernah disosialisikan. Mungkin dengan diadukannya kepala daerah
penuh fenomenal seperti Bang Jokowi, warga masyarakat menjadi lebih
mengetahui hak-haknya. Walaupun itu berarti membuat bang Jokowi betambah
pusinggggg………:P
Jalan
umum yang bolong/rusak umumnya diakibatkan lemahnya pengawasan ketika
suatu proyek pembongkaran jalan sudah rampung. Sebab lainnya jalan umum
tergerus karena terus menerus digenangi air hujan dan atau air selokan
yang melimpah ketika hujan lebat.
Walaupun
sama kasusnya, beberapa warga rupanya melihat celah untuk mendapatkan
penghasilan dengan adanya jalan yang rusak. Mereka menutup jalan
berlubang dengan brangkal, tanah, sampah plastik atau apapun yang
kira-kira bisa digunakan untuk menambal. Atas semua ‘jerih payah’
tersebut mereka menyodorkan kencleng memohon keikhlasan pengendara mobil
yang berlalu-lalang.
Foto
di bawah ini , penulis potret pada hari Rabu, 23 Januari 2013 di Jalan
Sukamulya Indah Bandung. Sangat banyak mobil mewah bersliweran sehingga
kelompok yang mengorganisir pastinya akan mendapat hasil lumayan.
Minimal dibutuhkan 3 orang, satu orang bertugas mencari brangkal/tanah
penutup jalan berlubang. Satu orang berbekal pacul meratakan tanah
penutup lubang sedangkan satu orang lagi menjadi pak Ogah yang bertugas
menyodorkan kencleng. Seperti biasa mereka tidak mau menjawab jumlah
uang yang berhasil didapat perharinya.
pak Ogah di jalan Sukamulya, Bandung (dok. Maria Hardayanto)
Sebetulnya
berapapun yang mereka terima menjadi tak penting apabila pemerintah
peduli terhadap layanan publik dan cukup menyediakan lapangan kerja.
Karena siapa sih yang mau kerja tanpa kepastian sepeti mereka?
**Maria Hardayanto**
Sumber:
Comments
Post a Comment