Maaf SBY dan Bencana Ekologi

“Percayalah, manusia bisa hidup tanpa uang. Tapi tidak mungkin bisa hidup tanpa oksigen.”

Jika anda adalah penduduk kota Jakarta, tentu tidak heran mendengar bahwa telur ayam yang dikonsumsi merupakan hasil perternakan di pulau Sumatera. Karena sulit sekali kota urban seperti Jakarta memenuhi semua kebutuhannya. Tapi bagaimana dengan penduduk Jawa Barat ? Jawabarat yang memiliki luas 35.222.18 km² dengan populasi kurang lebih 43 juta jiwa, ternyata juga mendapat pasokan telur dari pulau Sumatera.

Tidak hanya penduduk dalam negeri yang mendapat pasokan pangan dari pulau Sumatera. Singapurapun menerima manfaatnya. Fakta tersebut penulis ketahui ketika berdialog dengan seorang rekan pengajar dari Nanyang University, Singapura. Negara yang memiliki lahan pas-pasan tersebut dengan cerdik ‘menggunakan’ kesuburan tanah Indonesia dan negara tetangga lainnya agar ketahanan pangannya terjamin.

Anehnya harga-harga pangan mereka tidak pernah berfluktuasi tak terkendali seperti di Indonesia. Tidak ada kisah harga cabai yang melonjak melebihi harga daging sapi per kilogramnya. Apalagi harga jengkol yang hampir mencapai $ 6 per kilogramnya, wuaduh …… please deh … :D

Harga pangan yang stabil mencerminkan kemampuan pemerintahnya mengontrol perdagangan dalam negeri dengan tujuan kesejahteraan rakyatnya. Untuk semua usaha tersebut, apakah kita harus protes? Tentu saja tidak. Antar pengusaha dan petani sudah deal ditambah ‘restu’ pejabat daerah terkait. Selesailah urusan.

Lain halnya jika pengusaha bertindak merugikan, misalnya menelantarkan lahan dan atau membakarnya, maka mereka harus ditindak. Tidak peduli pengusaha asing atau pribumi.

Kebakaran hutan di Riau jelas telah melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan yang belum dibuat turunannya (peraturan daerah) oleh pejabat setempat. Padahal kebakaran hutan terjadi setiap tahun. Disengaja atau tidak. Regulasi sudah seharusnya dibuat dan dilaksanakan.

UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan juga mengamanahkan untuk mengangkat pejabat dan membentuk komite yang beranggotakan lembaga kepolisian serta badan lingkungan hidup. Ya, semacam KPK untuk pemberantasan korupsi dan BNN untuk pemberantasan narkoba. Komite tersebut mempunyai kewajiban menindak tegas setiap penyelewengan yang berpotensi merusak lingkungan, melaporkannya dan jika perlu merekomendasikan pencabutan SIUP agar pengusaha jera dan mematuhi aturan yang berlaku.

Sayangnya, lagi-lagi peranan lingkungan bagi kehidupan diremehkan, khususnya kerusakan hutan dan lahan gambut. Padahal alam membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk tumbuh dan membentuk kekayaan hayati yang mampu memasok oksigen bagi jutaan jiwa penduduk Indonesia dan warga negara tetangga.

Jelaslah permasalahan yang paling mendasar bukanlah kabut asap, bukan pula kata maaf pak SBY apalagi kompensasi oksigen 11 bulan sesuai pernyataan pak JK. Tetapi lemahnya penegakan hukum bagi esensi kehidupan.

Analogi yang sederhana: Jika seorang ibu kos mendapati bangunan kosnya terbakar apakah dia akan segera meminta maaf pada tetangga yang merasa terganggu? Atau sebaliknya malah ngomel karena toh tetangga sudah mendapat keuntungan selama ada bisnis kos, diantaranya mungkin membantu tumbuhnya warung mi instan dan bisnis laundry?

Tentu tidak bukan? Dia akan segera memadamkan api dan jika diperlukan menghubungi pemadam kebakaran. Langkah selanjutnya, si ibu kos akan menjewer biang kerok pelaku kebakaran karena marah harta bendanya musnah. Tak peduli penyebab kebakaran adalah anak sendiri, anak kost, atau bahkan tamu yang sedang berkunjung.

Tentu saja, ada perbedaan besar antara aturan bernegara dan bertetangga antar rumah tangga. Tetapi kerugian yang terjadi justru lebih besar. Kita semua tahu tapi meremehkan bahwa: Oksigen tidak bisa dibeli dengan Uang. Bahkan jika negara pemberi hutang pada pemerintah Republik Indonesia berjanji untuk memutihkan, asalkan ribuan triliun rupiah tersebut dikalkulasi untuk pembayaran oksigen yang hilang. Hal tersebut tidak bisa dilakukan. Uang tidak bisa membeli proses keajaiban fotosintesis.

Kesalahan telah terjadi. Hutan telah terbakar. Pasokan oksigen terbuang sia-sia. Oksigen yang sangat dibutuhkan oleh kita, generasi penerus dan juga warga negara tetangga. Itulah sebenarnya substansi masalah asap sebenarnya, bukan pernyataan maaf pak SBY yang berulang-ulang. Karena jangan-jangan si tetangga malah bertambah ngomel:

“Maaf sih maaf, tapi cepetan dong padamkan apinya. Agar kami tidak harus menghirup udara penuh asap lagi. Dan……….., jangan bikin kesalahan sama ya? Tiap tahun kok ngirim asap, nggak kapok bikin masalah?!”

Nah lho. Kompleks bukan? Sekompleks dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan yaitu ekosistem yang hilang, daya mencengkram tanah oleh akar-akar tumbuhan untuk menyimpan air yang turut hilang dan pastinya berujung pada ancaman banjir serta tanah longsor.

Sebetulnya bisakah kebakaran hutan dideteksi dan si pelaku dijewer sejak dini sebelum akibatnya meresahkan hubungan bertetangga antar negara? Harusnya bisa. Pemerintah Korea Selatan bisa mendeteksi setiap pohon yang ditebang dari kawasannya sehingga bisa menghindari penebangan pohon illegal. Warga Singapura bisa ikut memantau kualitas udara yang dihirupnya. Jadi? Hmmmm……, seharusnya dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi alasan yang tak masuk akal apalagi menjerat petani pembuka lahan sebagai tersangka utama kebakaran hutan di Riau. Kalaupun mereka pelakunya, tunjukkan buktinya. Kerena ini era teknologi tinggi bukan jaman batu ketika untuk mendapatkan api, kita harus menggosok dua bilah batu.

Selain ribut-ribut masalah asap dan permintaan maaf pak SBY, menarik dicermati apakah pemerintah baru bertindak sesudah tetangga ngomel? Mau tak mau pemerintah harus melihat kekasus lain yang terjadi yaitu kasus Lumpur Lapindo yang hingga bertahun-tahun belum juga tuntas penyelesaiannya. Jika berandai-andai: “Ada negara tetangga yang kebetulan bersebelahan dengan Sidoarjo dan terkena dampak bencana lumpur Lapindo, apa yang akan dilakukan SBY?

**Maria Soemitro**

sumber foto : menlh.go.id

 http://green.kompasiana.com/polusi/2013/07/01/antara-pernyataan-maaf-dan-bencana-ekologi-569912.html